Responsive Banner design
Home » » BBM TURUN

BBM TURUN



Untuk kedua kalinya pemerintah kembali menurunkan harga bbm. BBM jenis premium yang semula harganya enam ribu perliter diturunkan menjadi lima ribu. Kemudian terakhir pertanggal 15 januari diturunkan kembali menjadi empat ribu lima ratus. Terlepas dari alasan entah ekonomis, sosial, maupun politis yang jelas penurunan bbm cukup membantu beban rakyat yang sudah berat menanggung biaya hidup.



Sudah menjadi hal lumrah manakala harga bbm naik maka seluruh harga baik barang maupun jasa akan naik berlipat kali. Kenaikan bbm yang sebesar 10 atau 20% misalnya akan memacu kenaikan harga barang atau jasa diatas persentase tersebut, entah bagaimana perhitungannya.

Saat ini beban rakyat semakin berat diperparah dengan berbagai ketidakpastian dunia usaha dan global. Sektor rill menjadi lesu, bunga kredit naik dan banyak perusahaan menurun daya saingnya serta berangsur mengurangi karyawannya. Beban negarapun menjadi semakin berat karena meningkatnya pengangguran akan membuat kerawanan social dan menurunkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagai salah satu indikasi gagalnya pembangunan suatu Negara. Sudah lazim bahwa Negara ini sedikit memiliki produk unggulan kecuali hasil hutan, berbagai produk bernilai tambah rendah, tambang, gas alam, minyak bumi yang perlahan juga semakin menipis jumlahnya. Negara kita yang sejak awal menjadi anggota OPEC saat ini sudah menjadi Negara pengimpor minyak.

Saat ini dikala harga bahan bakar minyak turun semestinya terjadi penurunan harga yang sebelumnya naik akibat kenaikan bbm. Sebut saja beberapa kebutuhan pokok rakyat seperti sembako, transportasi dan biaya pendidikan. Tidak dipungkiri ketiga item ini mendominasi pengeluaran masyarakat.

Biaya transportasi menjadi semakin mahal. Seorang karyawan bergaji sedikit diatas UMR bisa jadi setengahnya atau lebih dibelanjakan untuk transportasi. Transportasi menjadi semakin mahal bagi masyarakat manakala kota besar semakin padat dan pemukiman bergeser ke pinggiran atau ke luar kota. Pekerja yang bermukim di luar kota harus membelanjakan biaya transportasi mulai dari keluar rumah, ke terminal, maupun ke kantor yang kadang lebih dari sekali ganti kendaraan. Repotnya lagi pengusaha angkutan terkadang tidak fair. Saat harga bbm naik dengan berbagai dalih dan kondisi tariff angkutanpun dinaikan. Namun ketika harga bbm turun mereka tidak serta merta menurunkan tariff. Alasanya beragam mulai dari perhitungan biaya produksi, spareparts, perawatan maupun pembaruan unit baru. Tentu saja apapun bisa digunakan untuk menepis bahwa tariff angkutan tidak serta merta turun karena berbagai kendala yang dihadapi. Lagi-lagi penanggung biaya mahal adalah bagian terbesar masyarakat yang notabene hanyalah karyawan/buruh/tukang yang mengandalkan upah mingguan/bulanan untuk menopang hidup. Seberapapun mahal tarifnya tetap harus dibayar karena tidak adanya pilihan lain. Sebaiknya pemerintah turut campur soal tariff angkutan ini karena terkait hajat hidup orang banyak. Sanksi yang tegas patut diberikan pada pengusaha angkutan yang nakal.

Sembako dibutuhkan oleh semua orang. Kenaikan bbm beberapa bulan lalu telah melambungkan harga sembako ini. Berbagai kebutuhan bahan makanan semakin mahal dan berat bagi rakyat untuk mengkonsumsinya. Bila kenaikan itu dinikmati oleh petani/peternak/nelayan barangkali masih mending. Umumnya margin yang besar dinikmati oleh pedagang kecil/besar atau pengusaha. Dari harga seliter beras yang enam ribu mungkin saja yang dinikmati petani hanyalah seribu limaratus saja, selebihnya dinikmati pedagang dan penyalur. Berbagai kebutuhan pokok ini juga susah untuk turun meski bbm sudah diturunkan. Supply dan demand turut menyumbang sulitnya harga-harga sembako untuk turun kembali. Pedagang Kadang berdalih belinya saat harga mahal kok disuruh nurunkan harga. Itulah semangat mereka, saat menangguk untung cenderung diem manakala ada kerugian umumnya mengeluh. Hakekat dagang yang Kadang untung Kadang rugi mestinya menjadikan mereka lebih fair.

Biaya pendidikan ditanggung oleh hampir seluruh masyarakat. Tidak ada rumah tangga yang tidak menyekolahkan anaknya selagi mampu. Yang kurang mampupun mati-matian menyekolahkan anaknya. Kesadaran akan pendidikan pada umumnya sudah tinggi, namun biaya pendidikan yang mahal sering menyurutkan niat. Biaya pendidikan ini ibarat lingkaran setan yang kait mengait. Kenapa sekolah mengutip biaya mahal karena dibutuhkan untuk operasioanl, gaji guru, prasarana dan pengembangan. Subsidi dari pemerintah tidak dipungkiri relative kecil dan tidak mencukupi. Pemerintah tidak mampu menganggarkan sesuai kebutuhan sekolahan yang semakin lama semakin besar. Tuntutan jaman dan lulusan semakin tinggi dan harus ditopang dengan input dan proses yang semakin mahal. Akibatnya kekurangan subsidi mesti ditanggung oleh muerid sekolah agar sekolahan bisa berjalan. Runmitnya lagi ada sekelompok masyarakat yang mampu dan mau membayar mahal untuk biaya sekolah. Dengan alas an untuk mensubsidi siswa yang tidak mampu maka sekolah membuka segmen bagi yang menyekolahkan dengan biaya swadaya atau biaya yang jauh lebih besar. Angka puluhan sampai ratusan juta menjadi hal biasa untuk bisa masuk dan bersekolah di tempat tertentu. Ada beberapa perguruna tinggi teretntu yang menyandang sattus BHMN, badan hokum milik Negara. PT ini sumber pendanaan diberikankelonggaran dalam mengelola dan mendapatkan. Sebagian masih diberi subsidi sebagian lainnya harus mencari sendiri. PT Jenis inilah yang sering “melelang” sejumlah kursinya dengan harga tinggi. Mereka terkadang tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Tanpa dapat dana bagaimana biaya operasional dijalankan sementara mereka mengemban misi mencetak lulusan yang berkualitas.

Pemerintah pernah menjanjikan akan menggratiskan biasa sekolah mulai dari SD,menengah dan tinggi secara bertahap. Janji ini –melihat anggaran pemerintah- nampaknya urung ditepati meski ada beberapa SD dan menengah yang sudah digratiskan namun jumlahnya sangat sedikit dan kurang berimbang dari jumlah nasional. Sebagaian besar sekolah tetap harus membayar dan sebagian lain jumlahnya sangat besar. Menjadi tugas pemerintah mengatur hal demikian agar masyarakat tidak dirugikan, mendapat keadilan dan perlakuan adil bagi anak sekolah. Mestinya yang membedakan anak sekolah adalah mereka yang kurang, biasa maupun yang cakap. Bila seorang anak memang cakap mestinya bisa bersekolah dimanapun dan setinggi apapaun. Namun hambatan biayalah yang sering membuat mereka yang mampu dan kuat membayar yang bisa menikmati sekolah yang bagus. Bagus karena biaya operasionalnya besar baik utk menggaji guru berkualitas atau prasarana pendukung. Meski Kadang ada diantaranya sekolah negeri. Sementara yang kurang mampu semakin berat sekedar menyekolahkan anak. Muara dari permasalahan ini juga akibat tingkat kesejahteraan dan kemampuan ekonomi rakyat yang masih rendah.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog